WHAT'S NEW?
Loading...

Tarif Listrik Makin Membebani Rakyat

SEMARANG – Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Hadi Santoso mendesak pemerintah pusat menurunkan Tarif Dasar Listrik (TDL) karena semakin membebani rakyat kecil. Menurut Hadi, dampak dari kenaikan TDL ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, baik untuk golongan 900 VA maupun 12 golongan lainnya. “Pertama, kenaikan TDL menambah tingkat inflasi. Pada tahun 2015, tarif listrik menyumbang 4,48 persen terhadap total inflasi 2015 sebesar 3,35 persen. Sedangkan pada tahun 2016, kontribusi tarif listrik terhadap inflasi 3,02 persen turun menjadi 1,99 persen. Dengan kenaikan TDL mencapai 143 persen bagi golongan 900 VA, dorongan kenaikan inflasi akan lebih besar lagi,”katanya pada Kamis (4/5/2017). Selain itu, menurut Hadi, dampak lain adalah apabila penyesuaian TDL juga menyasar pelanggan UMKM, biaya produksi UMKM pun akan meningkat. “Efek lanjutannya, kenaikan biaya produksi UMKM akan ditanggung konsumen. Lebih buruk lagi, daya saing UMKM akan semakin tertekan dengan produk-produk impor yang harganya relatif lebih murah,”tandas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini. Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016 mengesahkan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan berdaya 900 VA. Secara spesifik, kebijakan pencabutan subsidi tersebut akan berdampak pada 18,94 juta rumah tangga pelanggan listrik 900 VA. Artinya, dari pelanggan 900 VA yang sebelumnya berjumlah 23,04 juta rumah tangga, 82,2 persen (18,94 juta) dari jumlah tersebut tidak akan lagi menerima subsidi listrik atau hanya tersisa 17,8 persen pelanggan 900 VA yang akan menerima subsidi listrik. Sehingga, penentuan jumlah rumah tangga pelanggan 900 VA yang dianggap mampu tersebut didasarkan pada riset dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).“Kenaikan TDL tersebut tentunya akan memiliki dampak cukup besar, baik terhadap perekonomian secara makro maupun terhadap daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat,”tegasnya. Hadi menjelaskan bahwa selain penyesuaian TDL 900 VA, Permen ESDM No 28 Tahun 2016 juga mengatur mekanisme Tarif Adjustment, yakni PLN dapat menyesuaikan tarif listrik untuk 12 golongan dalam setiap bulan, dengan mempertimbangkan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak dan inflasi bulanan. Artinya, kata Hadi, tarif listrik untuk 12 golongan dimungkinkan untuk naik, turun, atau tetap berdasarkan ketiga indikator tersebut, dan pengeluaran listrik bagi rumah tangga golongan 900 VA sudah meningkat sekitar 143 persen. “Akibatnya, pencabutan subsidi listrik ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di level konsumen sebab kenaikan listrik ini akan langsung dirasakan secara tiba-tiba oleh 82,2 persen pelanggan 900 VA tanpa pemberitahuan lebih dahulu,”pungkasnya. Sebagaimana diketahui bahwa harga TDL golongan 900 VA kembali naik pada Senin (1/5/2017) lalu. TDL yang mesti dibayar 18,7 juta pelanggan itu kini naik Rp 329 per kWh menjadi Rp 1.352. Sesuai dengan Permen ESDM 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan PLN, kenaikan bulan ini merupakan yang terakhir. Setelah itu, masyarakat yang masih menggunakan listrik daya 900 VA nonsubsidi, tarifnya disesuaikan dengan harga keekonomian. Saat ini tarif pelanggan rumah tangga nonsubsidi adalah Rp 1.467,28 per kWh. Itu berarti, pengguna daya 900 VA kembali merasakan kenaikan tarif. Namun, itu tidak termasuk tiga tahap kenaikan yang berjalan sejak Januari, Maret, dan Mei. Angkanya bergantung tarif baru yang berlaku pada Juli karena nanti tarifnya sama dengan golongan 1.300 VA. Sejak kenaikan tarif dilakukan pada Januari, sudah ada pengaduan dari masyarakat. Jumlahnya mencapai 27.300 pelanggan. Setelah kenaikan tarif 900 VA selesai, Kementerian ESDM akan melakukan hal yang sama terhadap pelanggan 450 VA. Dasarnya sama, ada dugaan subsidi untuk masyarakat miskin bocor dan dinikmati masyarakat mampu.

Sejumlah Nama Mulai Panaskan Pilgub Jateng Tahun Depan


ISB Online - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun depan termasuk diantaranya Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur incumbent Ganjar Pranowo disebut mendapat dukungan dari sejumlah pihak untuk maju kembali dalam pilihan tahun depan. Namun demikian, sudah mulai muncul beberapa nama yang diusulkan oleh masyarakat maupun berbagai elemen di Jateng yang layak dimajukan juga. Nama-nama tersebut diantaranya:

1. Abdul Kharis Al Masyhari


Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS ini disebut layak untuk maju dalam kontestasi pilgub Jateng tahun depan. Nama politisi asal Solo ini muncul dalam penjaringan internal yang diadakan oleh PKS Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman usai menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PKS Jateng bulan Maret lalu. 


Sohibul menyebut bahwa pihaknya memprioritaskan tiga kader internalnya. "Ada Ketua Komisi I DPR RI Dr Abdul Kharis Al Masyhari, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Drs Abdul Fikri Faqih, MM dan juga ada Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi SE.," kata Sohibul.

2. Musthofa

Kader PDI Perjuangan yang juga Bupati Kudus ini mendapat dukungan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus. Dukungan terhadap Musthofa agar maju dalam Pilgub 2018 ditunjukkan saat deklarasi oleh ribuan kader DPC PDI Perjuangan Kudus, Rabu (26/4/2017). 


Sekertaris DPC PDI Perjuangan Kudus, Achmad Yusuf Roni menandatangani spanduk dukungan sebagai tanda kebulatan tekad dan deklarasi mendukung Musthofa.

"Seluruh PAC dan ranting DPC PDIP Kudus secara bulat mengusung Haji Musthofa sebagai calon Gubernur Jateng periode 2018-2023. Sikap tersebut merupakan hasil rapat pengurus yang diselenggarakan pada 23-24 April 2017," kata Achmad dalam pernyataan sikapnya.

3. Marwan Jafar

Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar didorong untuk maju menjadi calon Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Dorongan itu diberikan oleh 10 pengurus cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jawa Tengah. Mereka sepakat mengusung Marwan dengan sejumlah pertimbangan. 


Juru bicara 10 pengurus cabang Zayinul Fatah mengatakan, pihaknya sepakat mengusung Marwan menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Marwan sebagai kader PKB dinilai mumpuni serta mempunyai banyak pengalaman.

"Sudah dipertimbangkan dengan matang, dengan pengalaman yang mumpuni. Masyarakat NU dan Jateng mendukung sosok ini," kata Fatah, di Semarang, Jumat (31/3/2017).

4. Abdul Wachid


Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah ini mengaku sudah mendapat penugasan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilgub Jateng. “Memang sudah ada penugasan dari Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Pak Prabowo bahwa untuk Pilkada nanti (Jateng), Gerindra akan mengusung kader kita sendiri yaitu saya selaku Ketua DPD,” paparnya

5. Wisnu Suhardono


Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah ini mendapat dukungan dari sejumlah pengurus DPD II Partai Golkar di Jawa Tengah untuk maju dalam Pilgub Jateng. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Ketua DPD II PartaiGolkar Kabupaten Semarang, Salatiga, Kudus, Jepara, Kota Semarang, Kendal, Demak, Pati, Rembang, Blora dan Grobogan.


"Kami Ketua DPD Partai Golkar Dapil 1, 2 dan 3, bertekad mencalonkan Pak Wisnu maju kandidat gubernur. Kami meminta DPP Partai Golkar agar mencalonkan Pak Wisnu," kata Ketua DPD II Partai Golkar Blora, Siswanto, saat membacakan pernyataan sikap tersebut.

6. Yoyok Sudibyo


Mantan Bupati Batang ini oleh berbagai kalangan disebut-sebut layak untuk maju dalam Pilgub Jateng tahun depan. Yoyok yang hanya mau menjabat Bupati Batang satu periode saja ini disebut layak karena berbagai prestasinya selama memimpin Kabupaten Batang. [HSM]